Erick Thohir Sebut Biaya Logistik RI Lebih Mahal dari Dunia

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan biaya logistik Indonesia sebelas persen lebih mahal dari dunia.

Menurutnya, porsi biaya logistik Indonesia 24 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini lebih tinggi ketimbang rata-rata dunia yang sebesar 13 persen. Hal ini mengakibatkan biaya logistik Indonesia kurang bersaing dengan negara lain.

"Biaya logistik Indonesia kurang lebih 24 persen, dunia rata-rata 13 persen. Jadi logistik kita jauh lebih mahal 11 persen, gimana mau compete (bersaing)?" ujarnya pada siaran live Chat Room CNN Indonesia, Rabu (11/8).

Erick menyebut mahalnya biaya logistik disebabkan oleh minimnya fasilitas infrastruktur dalam negeri. Karena itu, ia menyebut meski di tengah pandemi, infrastruktur BUMN tetap harus diperbaiki.

Ini termasuk penyuntikan Penanaman Modal Negara (PMN) kepada BUMN yang beberapa saat lalu sempat dikritik ekonom dan anggota DPR. Menurut Erick, infrastruktur tetap harus dibangun selama pandemi karena pembangunan ditujukan untuk jangka panjang.

"Kemarin banyak yang bilang ini PMN BUMN buat apa? Sedangkan ini Covid. Tapi, kita membangun bangsa tidak hanya sekarang, tapi pasca Covid. Infrastruktur tetap kunci," ujarnya.

Sumber :

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210811120857-92-679117/erick-thohir-sebut-biaya-logistik-ri-lebih-mahal-dari-dunia

Rantai pasok yang Boros

Rantai pasok yang boros dan sampah makanan bisa bernilai Rp550 triliun

21/06/2021 06:03 WIB

Tahukah Anda bahwa nilai sisa makanan kita ditambah kehilangan (loss) dalam proses produksi bahan makanan bisa mencapai Rp550 triliun? Hasil kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menunjukkan betapa besarnya manfaat yang hilang akibat inefisiensi dalam proses produksi dan cara makan yang keliru.

Kementerian PPN mengkaji masalah tersebut bersama Waste4Change dan didukung oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia, serta United Kingdom Foreign, Commonwealth, and Development Office (UKFCDO). Fokus penelitian ini pada Food Loss and Waste (FLW).

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa sepertiga makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia hilang atau terbuang antara proses panen dan proses konsumsi. Food loss adalah hilangnya kualitas makanan pada proses rantai pasokan, mulai dari produksi (panen), pengemasan, penyimpanan, distribusi, penjualan, sampai diterima konsumen.

Sementara itu, food waste mengacu pada sisa makanan yang timbul pada bagian akhir supply chain, yaitu penjualan dan konsumsi, baik karena tidak termakan, rusak, atau kedaluwarsa. Saban tahun, setiap orang rata-rata membuang lebih dari 100 kilogram sampah makanan atau setara dengan 61 sampai 125 juta porsi makanan.

Kerugian ekonomi akibat food waste selama 20 tahun terakhir bahkan setara 4 sampai 5 persen PDB, atau mencapai Rp213 triliun sampai Rp551 triliun per tahun. Fakta ini mengemuka dalam webinar yang mendiskusikan hasil kajian Food Loss and Waste (FLW) Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (9/6/2021).

Dalam webinar tersebut juga dikemukakan bahwa kerugian di sektor lingkungan akibat timbulan FLW pada periode 2000-2019 atau selama dua dekade, mencapai 23-48 juta ton per tahun. Jumlah itu setara dengan limbah per kapita sebesar 115-184 kilogram per tahun.

Pada periode yang sama, efek kehilangan pasca-produksi dan sampah makanan terhadap emisi gas rumah kaca (GRK) ternyata sangat besar. Timbulan sampah makanan tersebut menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 1.702,9 Megaton CO2-ekuivalen atau setara 7,29 persen rata-rata emisi GRK Indonesia per tahun.

Kehilangan (loss) dalam mata rantai pasokan didominasi oleh jenis padi-padian, seperti beras, jagung, gandum, dan produk-produk sejenis. Namun, jenis pangan yang prosesnya paling tidak efisien adalah sayur-sayuran. Kehilangannya bisa mencapai 62,8 persen dari seluruh suplai domestik sayur-sayuran yang ada di Indonesia.

“Dengan menyajikan sejumlah hasil analisis yang bersifat evidence-based, kajian Food Loss and Waste di Indonesia ini bisa menjadi pedoman atau referensi bagi para pengambil kebijakan, sehingga implementasi pembangunan rendah karbon di Indonesia dapat memenuhi target” ujar Menteri Suharso Monoarfa dalam webinar tersebut.

Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan komposisi sampah di Indonesia pada 2020 didominasi sisa makanan, yakni mencapai 39,74 persen.

William, mantan chef hotel bintang empat di Indonesia berkisah, sebelum pandemi, setiap hari sampah dari dapur hotel bisa lebih dari tiga tempat sampah ukuran 240 liter. “Setiap hari ada bahan dan makanan yang harus dibuang. Tidak boleh dibagikan atau dibawa pulang karyawan karena alasan liabilitas,” ujar William kepada Lokadata, Jumat (11/6/2021).

Produk makanan seperti daging ayam, sapi, dan ikan hampir 80 persennya bisa diolah. Sisanya ada yang bisa dimanfaatkan, tapi tidak semua hotel melakukannya. Lain halnya dengan sayur-mayur. Biasanya hanya 60 persen yang layak olah. "Kehilangan banyak terjadi saat mengupas kulit atau membuang bagian sayur yang tidak layak olah."

Banyaknya volume sampah yang dibuang hotel tergantung aktivitas pada hari itu. Semakin banyak event dan orang yang terlibat, semakin banyak pula sampah makanan yang dibuang.

Memanfaatkan makanan terbuang

Lewat gerakan food bank, Garda Pangan mencoba mengumpulkan dan memanfaatkan makanan yang terbuang atau tidak laku terjual. Social enterprise yang berbasis di Surabaya dan Malang, Jawa Timur ini melakukannya lewat penyelamatan makanan dari berbagai industri hospitality dan bisnis makanan.

Garda Pangan bekerja sama dengan restoran, toko roti, distributor buah, dan lain sebagainya. “Kalau ada makanan yang tidak terjual hari itu dan masih sangat layak makan, dijemput oleh teman-teman relawan. Kemudian kita sortir untuk memastikan higienitas dan keamanannya, dan membagikannya kepada mereka yang membutuhkan,” ujar Eva Bachtiar, salah satu pendiri Garda Pangan.

Sumber food waste lain adalah acara berskala besar seperti festival atau resepsi perkawinan. Garda Pangan pernah menyelamatkan 500 porsi makanan yang akan dibuang pada satu pesta.

Masalah food loss dan food waste kian mendesak untuk diatasi. Mengurangi 50 persen sampah makanan pada 2030 juga jadi salah satu target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs.

Menurut Rosa Vivien Ratnawati, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup, dalam webinar yang sama mengungkapkan, setidaknya ada tiga aktor besar yang punya andil dalam masalah food loss dan food waste ini.

Pertama, peritel atau distributor. Misalnya, promosi buy one get two seringkali membuat konsumen membeli makanan yang tidak perlu. Karena itu, manajemen stok yang efisien sangat dibutuhkan agar stok yang tersedia menjadi sampah. Upaya ini seharusnya masuk dalam strategi pemasaran, dan penyimpanan produk.

Kedua, industri jasa makanan. Semua restoran memiliki standar porsi yang sama untuk semua orang. Akibatnya, kata Rosa, selalu saja ada makanan tersisa. Selain itu, model penjualan all you can it juga menjadi penyumbang sampah makanan. Model ini membuat konsumen mengambil makanan yang berlebihan.

Ketiga, konsumen juga menjadi penyumbang yang besar. Misalnya, banyak konsumen membeli makanan yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tidak menghabiskan makanan yang sudah dibeli, dan membeli bahan makanan yang terlalu banyak, sehingga mengakibatkan busuk atau kedaluwarsa.

Menurut Rosa, setiap tahun Indonesia membuang sampah makanan sebanyak 20,8 juta ton per tahun. Jumlah itu setara dengan 30,58 persen dari total makanan yang dikonsumsi. Rata-rata sampah makanan di Indonesia masih lebih rendah dari negara-negara Asia Tenggara yang mencapai 43,5 persen.

Tapi, tentu saja, hal itu tak bisa jadi pembenar bahwa sampah makanan kita tak sebanyak negara tetangga.

Sumber :

https://lokadata.id/artikel/rantai-pasok-yang-boros-dan-sampah-makanan-bisa-bernilai-rp550-triliun

5 Supply Chain Myths—Busted

Whether you have established your career or are just starting out in supply chain management, you'll come up against persistent misconceptions. Inbound Logistics puts five of the most common myths to the test.

Like any industry segment, the supply chain offers fertile ground for myths to propagate. Here are five of the most persistent supply chain myths, along with the thorough debunking they deserve.

MYTH 1: SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IS BORING.

No way, say the folks educating the next generation of supply chain professionals. A logistics whiz may not become the hit of happy hour by spouting supply chain trivia, but the field—contrary to its bum rap—does not induce spontaneous comas.

Still, the "supply chain is boring" myth looms large among the general public, among college students looking for a major, and even among business professionals with spreadsheet expertise.

"The main reason is that they don't understand what supply chain is," says Nick Little, director of railway education at Michigan State University's Center for Railway Research and Education.

For example, when high school and college students begin thinking of career options, they are likely to link the supply chain with its less strategic jobs. "If Johnny went home and said to his family, 'I want a supply chain career,' they might answer, 'You don't really want to be a truck driver, do you?'

"The other thing that people sometimes don't understand is that working in supply chain involves a lot of trade-offs," Little adds—noggin-taxing trade-offs that require informed decision-making. That's true in every link of the chain, from product design, materials management, and procurement—"Do we go with cheap materials or something that is more reliable?"—to transportation and distribution. No part of the job can be executed on autopilot.

Supply chain's relationship to the entire business enterprise attracts Little. "Supply chain is strategic because it is so closely linked to the business model," he says. "Supply chain is touched by every part of the business and every part of the business is touched by the supply chain.

"The good thing about supply chain management," he says, "is that no two days are ever the same, and you don't know what tomorrow will bring."

MYTH 2: YOU NEED AN ENGINEERING DEGREE TO NEGOTIATE THE SUPPLY CHAIN.

Tell that to Lamar Johnson, who as a college student never dreamed that he would spend 15 rewarding years in supply chain management at a major brand.

"I retired in 2004 from Procter & Gamble but I had a finance undergraduate degree and 18 years in sales," he says. "When I retired I was managing all of the outbound portion of Procter & Gamble North America's supply chain," he says, adding that he was unusual at that time, a bird with different plumage in an aviary of engineers.

"What I brought to the party was a knowledge of our customer," Johnson says. "I had analytical skills—at one point I had been a math major. I also had very good soft skills: leadership skills, collaboration skills—all of the things you need to knit together not only the parts of your own discipline but also other entities within the company."

Johnson is now senior associate director of the University of Texas' Supply Chain Management Center at the McCombs School of Business. And he's all about reminding business leaders that supply chain professionals benefit from a strong foundation of business and communication skills.

"Most supply chain leadership historically has come from engineering; therefore they tend to value people who come along behind them that have an engineering degree," Johnson explains. "It's kind of a fraternity or sorority. I don't mean that to be unfair. I am saying that they value the skills that engineers bring to the party and sometimes discount the skills of people with backgrounds other than engineering."

That's changing, he says, and it's a good thing. Professionals with engineering expertise will always be an essential part of the supply chain equation but, "We need different kinds of leaders in the future," Johnson notes. "We need leaders who have strong business skills, analytical skills, and soft skills. If you take that on face value, lots of different backgrounds belong at the table."

MYTH 3: SUPPLY CHAINS THAT RELY ON AUTOMATION INSTEAD OF PEOPLE ARE ALWAYS BETTER.

"False," says Jack Buffington, who is responsible for warehousing and fulfillment for Colorado-based brewing company MillerCoors.

At least for now.

Buffington, who is also a professor of supply chain management at the Daniels College of Business, University of Denver, says it's not uncommon for business ventures to overvalue the automated supply chain.

Take the case of a celebrated technology company and its much-ballyhooed all-electric luxury vehicle. "The company obviously makes a good product that people want," Buffington says. "And as production has ramped up, it has had challenges meeting its targets. The reason why is the manufacturing facilities were overautomated. The company looked at what the big automakers were doing and thought, 'Well, that's good, but more automation would be better.'"

But that's not how manufacturing facilities should work, particularly on questions related to cadence—and to keeping things flowing consistently and in accordance with business strategy. When it comes to the big picture, "It's not about maximizing; it's about optimizing," Buffington explains.

"Automation is good for doing things quickly, but it may not necessarily be good for flexibility," he adds. "The company found that it needed to take some automation out of the process, because, as an overall system, it didn't work as effectively."

Such case-by-case thinking also should prevail in warehousing and distribution, Buffington argues. If the operation does not require troubleshooting or flexibility, a fully automated warehouse may be the ticket.

"Automated facilities are super efficient: Robots move pallets of product, they never take breaks, they take the same path," Buffington says. "But when orders get too complex, they run into some difficulties."

In fact, any time there is a change in plans, he notes, "you have to redesign the control system."

Complexity can certainly confound human beings, but unlike robots, they can puzzle their way through a problem. And at the very least, they can ask for help and advice, Buffington says.

MYTH 4: IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, DATA—NOT PEOPLE—RULES.

Like most of his peers, John Magee, president and CEO of Houston-based 3PL Crane Worldwide Logistics, believes that data should inform decisions. But he also says that supply chain management is as much about craft as it is about terabytes. Without the former, the latter only gets you so far.

"Data paints a picture, but it doesn't tell a story," he says. "There are times when the picture is enough. But there are times when you need the story."

And that's where the craft comes in. "Data can be misleading if you don't know what you are looking for," Magee says. "If you look at a slice of information the wrong way, it can be bad."

A good supply chain professional always wants to know more. But it's also important to know what to do with all that data and to understand what is happening behind the scenes. That may seem like common sense, but it takes experience to put data in context.

Say a client complains that your firm's service is slipping. And the data supports that contention: It now takes 23 days to deliver a product, up from 22.

The data doesn't tell you what's behind that slippage—whether it's attributable to inefficient operations at home base, whether a carrier went out of business, or whether a natural disaster necessitated route changes. A response to the data, Magee explains, can only be crafted by someone savvy enough to ask the right questions.

With blockchain on the rise, businesses along the chain are ever-more committed to using data in decision-making. But, Magee says, "I am not so sure blockchain is going to become everything that people say it is." After all, the "garbage in/garbage out" rule still applies, and blockchain as envisioned depends on what Magee calls "flawless execution of integrated systems."

"People are saying they need more data, but they're still trying to figure out how to use it better," Magee says. And no matter how much data is on hand, one fundamental truth remains: When it comes to managing the supply chain, Magee says, "you can't take the craft out of it."

MYTH 5: COST CUTTING IS THE FIRST GOAL OF EVERY SUPPLY CHAIN.

As a working professional with warehousing and distribution operations to monitor, Jack Buffington of MillerCoors knows that cost pressures are real and require constant attention. But in his role as a professor, the preoccupation with reducing costs sends his blood pressure well north of healthy.

"The goal isn't to reduce costs; it's to reduce waste and improve efficiency," he says.

In fact, the supply chain might be one place where increasing costs makes sense. Spending a little to improve efficiency could pay off in increased sales.

"It's a bad way to think about things," Buffington says of the cost-cutting obsession. It can even backfire. "Too many supply chain people try to reduce costs and they end up actually increasing costs or impacting sales.

"Cost can help solve a problem," he adds. "If you increase costs, you can actually reduce problems and increase opportunities and grow markets. But the problem is we focus too much on the short term and lose sight of the bigger picture."

Well, that's not universally true. "The best supply chain people in the world focus on reducing waste, improving efficiency, and increasing sales," Buffington says. "Cost is a factor in those goals, but it's not discrete."

Sumber :

https://inboundlogistics.com/cms/article/5-supply-chain-myths-busted/

Tujuan Supply Chain Management

Tujuan Supply Chain Management dan PenerapannyaTujuan Supply Chain Management dan Penerapannya

Supply chain management atau SCM sangat penting bagi perusahaan. Perusahaan yang ingin meningkatkan daya saing melalui penyesuaian produk, mutu tinggi, pengurangan biaya, dan kecepatan distribusi maka penting untuk memperhatikan supply chain. Management rantai pasokan merupakan integrasi dari berbagai macam aktivitas. Aktivitas tersebut seperti pengadaan bahan, mengubah barang menjadi produk akhir, pengiriman ke seluruh pelanggan. Hal tersebut akan mencakup aktivitas pembelian dan outsourcing, kemudian ditambah dengan fungsi lainnya yang penting antara hubungan pemasok dengan distributor. 

Definisi sederhana supply chain management adalah mekanisme yang menjadi penghubung antara semua pihak yang bersangkutan. Kemudian mengonversikan bahan mentah dan mengubahnya menjadi barang jadi. Semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan bertanggung jawab untuk bisa memberikan barang-barang hasil produksi kepada pelanggan tepat waktu dan di tempat yang tepat. Jadi pada dasarnya SCM ini akan melibatkan pemasok, pabrik, manufaktur, penyedia logistik, dan tentunya yang paling terlibat adalah pelanggan.

Tujuan Manajemen Rantai Pasokan

Tujuan umum dari supply chain management ini adalah menyeimbangkan antara permintaan dan juga penawaran agar lebih efektif dan juga efisien. Sejumlah masalah utama dalam rantai pasokan ini berhubungan dengan penentuan tingkat outsourcing yang tepat, manajemen pengadaan barang, manajemen pemasok, pengelola hubungan dengan pelanggan, identifikasi masalah dan merespons masalah tersebut, yang terakhir adalah manajemen risiko. Tujuan strategis yang ingin dicapai dari rantai pasokan adalah memenangkan persaingan minimal perusahaan bisa bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat. Oleh sebab itu jika menjadi pemenang dalam persaingan pasar maka rantai pasokan tersebut harus mampu menyediakan produk dengan harga murah, berkualitas, tepat waktu, dan juga lebih bervariasi.

Hal yang Dikendalikan SCM

Ada sejumlah hal yang dikendalikan oleh supply chain management yaitu mengetahui wilayah jaringan distribusi, jumlah, fasilitas produksi, lokasi supplier, pusat distribusi, dan gudang sampai dengan pelanggan. Dalam melakukan distribusi umumnya mereka akan berpikir tentang strategi distribusi yang akan dilakukan seperti desentralisasi atau sentralisasi. Manajemen rantai pasokan memerlukan sistem informasi yang bisa di integrasikan secara langsung dan cepat supaya proses distribusi barang ini bisa berjalan dengan lancar. Informasi yang harus dibagikan saat itu pula adalah harga, inventaris sampai dengan urusan transportasi. SCM ini juga mewajibkan dalam mengatur syarat pembayaran beserta metologinya.

Penerapan Supply Chain Management

SCM menjadi konsep atau mekanisme untuk bisa meningkatkan produktivitas perusahaan secara total di dalam rantai pasok dengan optimalisasi waktu, pengelolaan lokasi, dan juga aliran kuantitas bahan. Dalam kegiatan manufaktur penerapan SCM akan mendorong perusahaan untuk bisa memenuhi kepuasan pelanggan, pengembangan produk tepat waktu, menghemat biaya saat menyediakan dan menyerahkan produk, pengelolaan industri secara cermat dan fleksibel. 

Saat ini konsumen semakin kritis sehingga menuntut penyediaan produk secara tepat watu sehingga menyebabkan perusahaan harus melakukan antisipasi agar tidak kehilangan pelanggan. Menggunakan software yang mendukung SCM menjadi solusi terbaik untuk bisa memperbaiki tingkat produktivitas diantara perusahaan-perusahaan yang berbeda. Untuk SCM ini sangat cocok diterapkan karena memiliki kelebihan berupa mampu mengelola aliran barang atau produk di dalam suatu rantai pasok. Dalam hal ini SCM akan mengaplikasikan bagaimana jaringan produksi bersama distribusi mampu bekerja bersama-sama untuk bisa memenuhi semua tuntutan konsumen. 

Ada beberapa hal dalam penerapan SCM yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi hambatan saat menjalankan rantai pasokan tersebut yaitu pengukuran kinerja, customer service yang harus bisa didefinisikan dengan jelas, ukuran keterlambatan respons dalam pelayanan, status data pengiriman yang akurat, sistem informasi yang efisien, analisis metode pengiriman yang lengkap, dan lain sebagainya.

Sumber :

https://www.soltius.co.id/id/blog/read/tujuan-supply-chain-management-dan-penerapannya

Teknologi Supply Chain Masa depan

Sistem Manajemen Rantai Pasokan, Gebrakan Teknologi Masa depan

Rantai Pasokan Terbaru

International Investor Club – Pertumbuhan bisnis yang mengesankan, dibarengi dengan pengembangan teknologi berkelanjutan menjadikan Amazon sebagai salah satu kiblat inovasi di sektor e-commerce.

Menyadur data terakhir perusahaan tersebut, pertumbuhan bisnis dari tahun 2018 ke 2019 telah mencapai 30%. Sementara 13% keuntungan didapat dari transaksi global, termasuk di kawasan Asia Pasifik.

Rantai pasokan

Secara lebih mendetail, banyak hal yang bisa dipelajari dari kesuksesan perusahaan yang dibangun Jeff Bezos tersebut. Manajemen rantai pasokan menjadi salah satunya, memungkinkan Amazon mengakomodasi ekspektasi pelanggan terkait pengiriman barang yang dilakukan cepat. Salah satu realisasinya dalam fitur “same day delivery”.

Saat ini, konsep serupa tengah masif diterapkan oleh pemain e-commerce di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia.

Transformasi besar-besaran dilakukan agar memungkinkan jalur distribusi barang menjadi lebih efisien. Untuk beberapa pengiriman ke kota besar, khususnya wilayah Jabodetabek, platform seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan sebagainya sudah mungkinkan pengiriman sehari, memanfaatkan kerja sama dengan aplikasi ride-sharing seperti GoJek, Grab, dll.

Dalam sajian berita KataData dituliskan, proses rantai pasokan telah berubah dari masa ke masa. Di era sebelum e-commerce, prosesnya hanya melibatkan pembeli dan pemilik toko, karena transaksi terjadi secara langsung di tempat.

Di era jual-beli online, aktivitasnya menjadi lebih panjang. Pada setiap aspek rantai pasokan terdapat berbagai aktivitas pertukaran informasi, transaksi dana, pengelolaan barang, manajemen logistik, hingga proses pelaporan.

Pengantaran

Kemitraan strategis dengan pihak ketiga dijadikan solusi agar alurnya efisien. Masing-masing perusahaan dengan kompetensinya melakukan pengelolaan di masing-masing bidang.

Misalnya, platform e-commerce fokus menyediakan kanal, perusahaan logistik konsentrasi pada distribusi produk dan perusahaan rantai pasokan sediakan gudang.

Di titik sekarang ini, fragmentasi layanan e-commerce justru menghadirkan permasalahan baru. Dengan ekspektasi sama soal pengiriman cepat, sistem logistik sering terseok-seok hadapi traksi pesanan yang membludak. Hal ini rutin terjadi di momen-momen khusus, misalnya perayaan hari belanja atau mendekati hari raya.

Tak mau pasrah dengan keadaan, beberapa perusahaan e-commerce mulai bangun infrastruktur secara mandiri. Seperti yang dilakukan Tokopedia melalui visinya untuk menjadi “Infrastruktur as a Services” di sektor ritel. Mereka membangun layanan pemenuhan (fullfilment) TokoCabang untuk memperlancar proses distribusi produk.

Head of Fulfillment Tokopedia, Erwin Dwi Saputra kepada DailySocial menjabarkan cara kerjanya.

TokoCabang memungkinkan penjual menitipkan stok produk di gudang Tokopedia di berbagai daerah, terutama di wilayah di mana permintaan produk cenderung tinggi. Dengan layanan pemenuhan yang efisien, penjual kini tidak perlu lagi mempertimbangkan isu operasional pemenuhan pesanan, terutama ketika usaha penjual mulai berkembang pesat.

Rantai Pengiriman

Selanjutnya barang-barang tersebut dikelola pengirimannya oleh 12 mitra logsitik yang telah bekerja sama dengan Tokopedia. Selain lebih cepat, memungkinkan perusahaan memberikan ongkos kirim yang lebih terjangkau. Tokopedia menyebut fitur tersebut sebagai “instant delivery”.

Visi penguatan logistik turut digaungkan oleh perusahaan lain. JD.id salah satunya, disampaikan President & CEO Zhang Li bahwa prioritas mereka saat ini mengupayakan layanan “same day delivery”, dimulai dari seluruh wilayah Jabodetabek. Layanan yang dimaksud memungkinkan pesanan dikirim ke pelanggan pada hari yang sama jika pemesanan dilakukan sebelum pukul 10.00 WIB.

Zhang mengklaim 85% pesanan di Jabodetabek telah memakai same day delivery. Angka tersebut turut menjadi pendorong memperkuat infrastruktur logistik, karena saat ini kecepatan tersebut jadi layanan unggulan.

Untuk perluasan, pihaknya sudah bangun 11 gudang yang tersebar di berbagai kota, termasuk Medan, Makassar, Surabaya, Semarang dan Pontianak.

Sumber :

https://internationalinvestorclub.com/2020/01/14/sistem-manajemen-rantai-pasokan-gebrakan-teknologi-masa-depan/

https://id.pinterest.com/pin/528539706265972669/

Rantai Pasok Buah Nasional

Permasalahan Seputar Rantai Pasok Buah Nasional

24 Oktober 2019

Beragam bunga seperti krisan, mawar, dan anggrek menyelimuti sebuah mobil. Di bagian depan beragam buah lokal seperti semangka, pisang, dan nanas turut menghias mobil itu. Lima mobil yang semuanya berhias bunga dan buah itu berderet-deret di lapangan kampus lama Institut Pertanian Bogor di kawasan Baranangsiang dan bersiap mengelilingi Kebun Raya Bogor.

Ribuan anak-anak, remaja hingga dewasa dari berbagai kalangan mengikuti pawai kendaraan hias itu. Mereka adalah organisasi mahasiswa utusan daerah, pelajar SMA se-Bogor, sivitas akademika Institut Pertanian Bogor dan masyarakat pencinta buah.

Panen Dragon fruit 3 Kali SetahunBibit Buah Naga Kuning Hasil Pembiakan Teknik Sambung Ramai Dicari Pekebun

Pesta bunga

Bahkan ada juga yang membawa buah seperti durian dan jeruk pamelo khas kota Madiun, Jawa Timur. Sedikitnya 10.000 orang tumpah-ruah untuk memeriahkan puncak perayaan Festival Bunga dan Buah Nusantara (FBBN) 2018 di Kotamadya Bogor, Jawa Barat, pada 12 Oktober 2018. “Ini adalah pawai terbesar di kota Bogor,” ujar Wakil Walikota Bogor Ir Usmar Hariman saat menghadiri pembukaan FBBN 2014.

Panitia juga menyelenggarakan pameran berbagai tanaman hias di antaranya mawar, krisan, lili, dan jahe-jahean hasil riset Balai Penelitian Tanaman Hias. Beberapa buah unggulan nasional pun seperti jeruk keprok batu 55, pisang kirana, salak, pepaya calina, dan merah delima, jambu kristal, dan hasil olahan buah dipamerkan oleh sekitar 70 gerai selama 3 hari.

Ketika membuka acara, Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Bersatu II, Dr Ir Suswono MMA, mengungkapkan, “Impor produk hortikultura Indonesia sejatinya sangat kecil. Jadi tidak perlu takut,” ujarnya. Menurut Direktorat Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Hasanuddin Ibrahim, “Dari volume 7-8% impor hortikultura, volume impor buah hanya 3-4%. Buah-buahan Nusantara mendominasi dibanding buah impor. Namun, karena buah impor kerap mengisi pasar-pasar swalayan, kesannya menjadi besar dan banyak,” ujarnya.

Bagaimana dengan nilainya? Hasil analisis Pusat Kajian Hortikultura Tropika, Institut Pertanian Bogor (PKHT-IPB), nilai impor buah dan sayur beserta olahannya pada 2011 mencapai 17,61-triliun. Nilai itu lebih tinggi dari impor beras sebesar Rp l0,6-triliun, jagung (Rp 8,61 triliun), kedelai (Rp 9,38 triliun), dan gandum (Rp l7,02 triliun). Pada kurun 2007-2011 tingkat pertumbuhan 3%.

Khusus buah segar, data Badan Pusat Statistika (BPS) menyebutkan volume impor Indonesia pada 2011 mencapai 832.000 ton dengan menghabiskan devisa Rp 8,5-triliun. Akibatnya tingkat pertumbuhan impor rata-rata dari 2007-2011 mencapai 17,98% per tahun. Data itu menunjukkan pada 2007-2011, total produksi buah nasional mencapai 17,56 juta kg per tahun dengan tingkat pertumbuhan 3,07% per tahun.

“Sementara data konsumsi buah mencapai 12,7 juta kg per tahun dengan tingkat pertumbuhan 3,54% per tahun,” ujar Prof Dr Ir Roedhy Poerwanto, MSc, guru besar Institut Pertanian Bogor, saat menjadi pembicara pada temu bisnis bertajuk Forum Investasi dan Bisnis Hortikultura Indonesia (FIBHI) di IPB International Convention Center (IICC), Botani Square, Bogor pada 11 Oktober 2014. Acara itu mempertemukan calon pembeli dari pasar modern domestik dan eksportir. Forum itu juga menyelenggarakan pelatihan ekspor buah.

Kerusakan buah Panen Mencapai 60%

Dari data produksi dan konsumsi buah nasional sekilas terlihat Indonesia mencapai swasembada buah dan bisa ekspor kelebihannya. Namun, ternyata tak demikian. Indonesia masih tetap mengimpor buah hingga kini. Itu karena tingkat kerusakan buah sangat tinggi, mencapai 30%-60% mulai dari kebun hingga pascapanen. Menurut Prof Roedhy salah satu solusinya adalah memperbaiki manajemen rantai pasokan atau supply chain management.

Rantai pasokan adalah proses perencanaan, implementasi, koordinasi, dan pengawasan yang terintegrasi untuk meningkatkan produksi dan penyaluran produk sesuai permintaan pasar dan seefisien mungkin. “Supply Chain Management akan menentukan kualitas, kontinuitas, dan konsistensi kehadiran buah Nusantara di pasar domestik dan internasional,” ujar alumnus Ehime University, Jepang, itu. Hasilnya adalah penambahan nilai dan daya saing buah nusantara.

Roedhy mengatakan rantai pasok buah Nusantara saat ini semrawut, mahal, dan kurang efisien, sehingga perlu perbaikan. Untuk membangun rantai pasok yang berkualitas, khususnya untuk tujuan pasar domestik modern dan ekspor, perlu kebun produksi lebih dari 500 hektar dan kebun antara 5-50 ha per hamparan. “Hal itu juga wajib ditunjang penanganan pascapanen di sentra-sentra produksi, keberadaan infrastruktur logistik dan teknologi distribusi,” ujar Prof Roedhy 

Sebagai standardisasinya adalah mensyaratkan penerapan good agricultural practises (GAP) pada proses produksi buah, good handling practices (GHP) pada proses penanganan pascapanen dan good manufacturing practices (GMP).

Sebagai puncak kemeriahan acara FBBN 2018, IPB mengadakan karnaval dan pelaksanaan ikrar cinta bunga dan buah. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memimpin ikrar dan membuka karnaval dan jalan pagi. Acara itu juga dimeriahkan aneka lomba dan demo bertema buah antara lain menggambar, melukis bunga dan buah, hias boneka horta, busana anak, merangkai buah, serta fotografi.

Selain itu dilakukan demo mengukir buah dan bunga. “Acara lomba-lomba untuk meningkatkan semangat anak-anak, remaja, hingga orang tua untuk mencintai buah dan bunga nusantara,” ujar Prof Dr Ir Herry Suhardiyanto, MSc, Rektor IPB. Menteri BUMN berharap gaung FBBN tak hanya di Bogor dan Jawa Barat saja, melainkan hingga seluruh pelosok nusantara.

Sumber :

https://www.mitrausahatani.com/permasalahan-seputar-rantai-pasok-buah.html

https://supplychainindonesia.com/rantai-pasok-pangan-food-supply-chain/

Vaccine Supply Chain Management

The Complex Logistical Challenges of Vaccine Distribution

January 4, 2021 · By Newcastle Systems     

Humans have been benefitting from vaccines for over two centuries, but the process for developing and distributing vaccines effectively has been neither neat nor direct.

As the COVID-19 pandemic continues to rage across the country, the sense of urgency for a solution has never been greater.

As a group of potential vaccines for COVID seems within reach, the next hurdle facing experts is how to safely distribute and administer them to hundreds of millions of people. It’s an unprecedented logistical challenge.

Unlike most other medical breakthroughs, the public is being made aware for the first time of the extensive details of what goes into the process – how it was developed, who’s involved, how it’s being paid for, the hiccups, the concerns, the regulatory hurdles (or potential shortcuts) and so much more.

For this particular vaccine, we are also seeing how much variance there is in how vaccines get stored, transported, distributed, and delivered. But historical awareness can help inform some short and long-term solutions to the issues currently faced relative to vaccine production and supply.

What We Know About Early Vaccine Logistics

Edward Jenner, a country doctor in England, is credited with coming up with the first vaccine in 1796 when he took the pus from a cowpox lesion on a milkmaid’s hand to inoculate a small boy against smallpox. Logistically, distributing this type of vaccine initially required sharing the knowledge with health experts around the world.

Once accepted, many countries began mass inoculation programs. The Spanish government adopted a ten-year campaign to bring the smallpox vaccine to its Asian and American countries. In an expedition beginning in 1803, Doctor Francisco Xavier de Balmis brought the vaccine to seven countries in a chain of arm-to-arm distribution.

Advances in Logistics for Vaccine Distribution

Arm-to-arm distribution is neither a practical nor expeditious method for modern  vaccine distribution. One of the barriers to effective vaccine distribution has always been financial.

In the nineteenth century, there was an increased shift away from government entities controlling vaccines in favor of commercial enterprises. The idea was that private companies would foster superior production, increased competition, and lower costs.

But, over the past 50 years, many larger pharmaceutical companies have backed off from the vaccine business because it is encumbered by regulatory barriers and is considered low-margin. For example, ten of the basic childhood vaccines (chickenpox, MMR, DTaP) are produced by just two companies.

Still, the research and development of vaccines takes place largely in the private sector. And public organizations like the World Health Organization (WHO) and the Centers for Disease Control (CDC) will coordinate distribution where appropriate. The WHO does R&D for vaccines where there are no existing options or ones that are being underutilized. Its research arm also helps to improve the introduction and monitoring of vaccines once introduced.

Even though governments may contribute to the development and distribution of certain vaccines, their prices continue to soar. GlaxoSmithKline puts the cost of its DTaP-IPV vaccine at $32.75 per dose a decade ago compared to $42.56 today, a 30% cost increase.

What’s included in those costs? According to the WHO, some of the costs associated with introducing a new vaccine include:

• Vaccines - You have to have the vaccine itself, and this where big pharma plays  the biggest role.
• Syringes, Labels, & Safety Boxes - When a vaccine is introduced on a mass scale, it must be safely packaged for transport with the right type of syringes and safety boxes.
• Waste Management - With mass inoculation comes mass waste. How will this be handled, and what will it cost?
• Transportation - What is the most practical, safest, and fastest way to get the vaccine to the people that need it?
• Cold Chain Equipment - Can transportation and storage equipment accommodate the temperature requirements of the vaccine?
• Training Materials - Health care workers must receive training on the handling and administration of the vaccine as well as how to recognize potential side effects.
• Social Mobilization - How will you inform both healthcare workers and the general public about the introduction of the vaccine?

Unique Challenges Facing COVID-19 Vaccine Companies

With reference to the COVID-19 vaccine, there are a lot of players and moving parts emerging, creating unique challenges to successful distribution. This pandemic wasn’t even a blip on anyone’s radar a year ago, yet the world is braced for mass inoculation against a deadly virus.

Typically, vaccines take an average of 10-15 years to develop, and the fastest vaccine ever developed until now was the mumps vaccine that took four years. To say that this will be the most logistically challenging vaccination campaign in history might be an understatement. There’s every reason to be optimistic, but some of the potential hurdles that lie ahead are substantial.

Vaccine Approval

There are currently some 250 COVID-19 vaccine candidates, but just three have become frontrunners to have a vaccine approved for distribution in the next one to two months. Those are Pfizer, Moderna, and AstraZeneca/Oxford.

• Pfizer/BioNTech announced that its vaccine is 95 percent effective and is scheduled for emergency FDA review in December.
• Moderna states that its vaccine has a 94.1 percent efficacy rate. If approved by the FDA in December, the first injections could start on Dec. 21.
• AstraZeneca/Oxford announced that its vaccine is 90 percent effective and is completing its trials. It has not yet filed for emergency approval.

Extreme Storage Requirements

As public health officials get ready for the largest vaccine distribution campaign in history, they must also tackle some unprecedented cold storage requirements. In the U.S. alone, Pfizer has committed to producing 100 million doses of its vaccine in December with the option for another 500 million more. In total, the company says it has the capacity to produce 1.2 billion doses within the next year.

The challenge with the Pfizer vaccine is that it falls apart if not kept in extreme temperature environments (the other vaccines don’t have this constraint). Specifically, it needs to be chilled to minus 70 degrees Celsius (minus 94 degrees Fahrenheit) until it’s time for injection. This sounds like an impossible task, but Pfizer is trying to help:

• The company has developed packing and storage innovations that will suit a range of locations and situations.
• Its specially-designed thermal shippers will use dry ice as well as GPS sensors to track the location and temperature of the vaccine.
• The company has developed strategic partnerships with transportation providers.

The vaccine can be stored in the thermal shippers with dry ice for up to 15 days when the dry ice is refilled as well as in normal hospital refrigeration units for an additional five days.

Transportation and Delivery

During the first half of 2020, managing the PPE supply chain was challenging enough. But, things were running smoother, and plenty of lessons were learned by the Summer of 2020, particularly when it came to distributing COVID-19 testing kits that were once in limited supply.

Given the urgency of the pandemic, the vaccines are likely to be transported via air for longer distances. We’re talking about roughly 15,000 flights over two years to move 10 billion doses on pallets.

While aviation has a solid track record with regard to refrigerated cargo, dealing with freezing temperatures is another matter. Dry ice adds a significant amount of weight to a shipment, which will add to the cost and time for distribution.

Further, what happens between the airport and the final destination will be critical. One of the most complex parts of the logistics chain will be the last mile from the airport or local frozen warehouse to the distribution site. As long as additional dry ice is available, shippers can achieve positive results.

The Nursing Shortage

201209 The Complex Logistics of Vaccines BLOG 4aUnfortunately, there remains a shortage of trained healthcare staff to administer the vaccine, particularly in the U.S. Even though healthcare workers will be the first to  receive the vaccine, this industry has been hard-hit by the pandemic.

If there are any flu-like side effects associated with the vaccine, there’s a chance that providers will have to be sidelined in an abundance of caution. For this reason, many facilities may refrain from vaccinating everyone at the same time. These same workers will also need to be trained in handling the storage and administration of the COVID vaccine.

As the vaccine infrastructure takes shape and more advanced versions of vaccines are developed without such extreme requirements, the logistical challenges may not be as severe. In fact, Pfizer is already developing a powdered version of its vaccine with hopes of a 2021 release.

Sumber :

https://www.supplychain247.com/article/the_complex_logistical_challenges_of_vaccine_distribution/newcastle_systems?oly_enc_id=4024G0699590H1Y